Tugas dan Wewenang badan pemeriksa keuangan BPK

dasar hukum bpk,tugas dan wewenang dpr,tugas dan wewenang dpd,tugas bpk brainly,tugas dan wewenang presiden,tugas dan wewenang mk,tugas dan wewenang ky,tugas dan wewenang ma
dasar hukum bpk,tugas dan wewenang dpr,tugas dan wewenang dpd,tugas bpk brainly,tugas dan wewenang presiden,tugas dan wewenang mk,tugas dan wewenang ky,tugas dan wewenang ma

Tugas dan wewenang BPK

BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan (BPK) disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah sebagai berikut.

dasar hukum bpk,tugas dan wewenang dpr,tugas dan wewenang dpd,tugas bpk brainly,tugas dan wewenang presiden,tugas dan wewenang mk,tugas dan wewenang ky,tugas dan wewenang ma
dasar hukum bpk,tugas dan wewenang dpr,tugas dan wewenang dpd,tugas bpk brainly,tugas dan wewenang presiden,tugas dan wewenang mk,tugas dan wewenang ky,tugas dan wewenang ma

Tugas badan pemeriksa keuangan menurut undang-undang adalah

  1. pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan lembaga ke lembaga negara lainnya serta semua lembaga yang mengelola keuangan negara.
  2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
  3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
  4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
  5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, DPRD dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau walikota.

Wewenang badan pemeriksa keuangan

Sesuai dengan UU-RI No. 15 tahun 2006 Bab III, dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang untuk.

  1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan pemeriksaan.
  2. Mengajukan permintaan/permohonan keterangan, data dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  3. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
  4. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  5. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
  6. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.
  7. BPK berwenang untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  8. BPK berwenang untuk menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  9. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  10. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
  11. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  12. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article
how to get funding for a business,how to handle investors in your business,how to convince investors to invest in your business pdf,how to find investor,potential investors for a business,various way of funding your business,masterclass for business,how to get capital for business

How to get funding for a business

Next Article
sebutkan tujuan laporan keuangan,sebutkan manfaat laporan keuangan,sebutkan jenis-jenis laporan keuangan,macam macam laporan keuangan,pengertian laporan keuangan menurut para ahli,contoh laporan keuangan,jenis-jenis laporan keuangan dan contohnya,fungsi laporan keuangan

Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan

Related Posts